Pages

Senin, 06 November 2017

Alasan Ekonomi Syariah Penting Dikembangkan di Indonesia

 


Dikutip dari halaman republika.co.id
Bank Indonesia (BI) menyatakan, ekonomi syariah harus dikembangkan karena tidak hanya berkaitan dengan sektor keuangan tapi juga sektor riil "ekonomi syariah itu meliputi halal food, halal tourism, halal fashion, dan lainnya. Malaysia sudah memulai semuanya lebih dulu sehingga dia menjadi eksportir industri halal terbesar di dunia saat ini,"ujar Kepala Departemen Keuangan dan Ekonomi Syariah BI Anwar Basori, di Jakarta. Ia mengatakan, saat ini secara global, Indonesia menempati peringkat pertama untuk pangsa pasar perbankan syariah yakni sekitar 1,6 persen. Angka tersebut dinilainya cukup lumayan. Kendati masih jauh bila dibandingkan Iran yang pangsa pasarnya mencapai 33 persen, Arab Saudi 20,6 persen, atau Malaysia yang berada di urutan ketiga dengan pangsa pasar perbankan syariah sebesar 9,3 persen."Lumayan untuk perbankan syariah, tapi untuk halal food industry konsumen terbesar adalah Indonesia tapi kita belum jadi pemain. Bahkan Bangkok memegang 25 persen ekspor halal food ke dunia padahal penduduk islamnya cuma sekitar lima persen,"tutur Anwar. Dia berharap, ekonomi syariah di Indonesia bisa masuk ke dalam sistem dan terinstusionalkan. Hal itu karena, kata dia, bila strategi pengembangan ekonomi syariah hanya dirumuskan tapi tidak diinstitusionalkan, maka tidak berguna. "Mumpung sudah ada KNKS(Komite Nasional Keuangan Syariah)harusnya bisa diinstitusionalkan karena tidak bisa hanya dibicarakan di forum,"kata Anwar. Ia Pun menyebutan ada tiga pilar dalam pengembangan ekonomi syariah. Pertama, melakukan pemberdayaan ekonomi syariah. Kedua, pendalaman pasar keuangan syariah. Lalu ketiga, literasi dan riset edukasi.
 
Read more

Selasa, 24 Oktober 2017

OJK Terbitkan Izin 10 Lembaga Keuangan Mikro Syariah




Dikutip dari halaman Kompas.com 
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan izin operasional untuk 10 Lembaga Keuangan Mikro Syariah, kehadiran LKM Syariah ini diharapkan mampu menjadi sarana atau wadah masyarakat kecil untuk mendapatkan modal usaha maupun pinjaman yang mudah, serta memberikan akses untuk masyarakat kecil yang tidak bisa mendapatkan akses pembiayaan normal seperti dari perbankandan mereka bisa mendapatkan pembiayaan tanpa agunan dan tanpa prosedur yang rumit. Sepuluh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM) Syariah yang mendapatkan izin operasional dari OJK antara lain sebagai berikut : 

1.   LKM Syariah Khas Kempek, Cirebon
2.   LKM Syariah Buntet Pesantren, Cirebon
3.   LKM Syariah Berkah Bersama Baiturrahman, Bandung 
4.   LKM Syariah Ranah Indah Darussalam, Ciamis
5.   LKM Syariah Amanah Berkas Nusantara, Purwokerto
6.   LKM Syariah Bank Wakaf Alpansa, Klaten
7.   LKM Syariah Alumna Berkah Mandiri, Yogyakarta 
8.   LKM Syariah Berkah Rizqi Lirboyo, Kediri
9.   LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah, Jombang
10. LKM Syariah An Nawawi, Banten

Read more

25 Tahun Perbankan Syariah di Indonesia


Sejak pertama kali didirikan pada tahun 1992 hingga saat ini Indonesia memiliki 13 bank syariah, 22 unit usaha syariah, dan lebih dari 160 bank pembiayaan rakyat syariah diseluruh wilayah Indonesia. Selain itu, sejak 2016 lalu, perbankan syariah telah mampu menembus level psikologis 5 persen pangsa pasar dibanding dengan bank konvensional.

Bank Indonesia sebagai induk dari semua bank di Indonesia juga telah mendukung bank syariah sejak 15 tahun lalu memalui pembuatan cetak biru pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Bahkan setahun kemudian, yaitu pada tahun 2000, Bank Indoensia membuka sebuah direktorat baru yang bernama Direktorat Perbankan Syariah yang berarti bank sentral mendukung penuh hadirnya perbankan syariah di Indonesia. Saat ini juga sudah terdapat Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang perbankan syariah yaitu UU nomor 21 Tahun 2008. Namun dibalik semua pencapaian yang telah didapat terdapat sejumlah tantangan yang akan dihadapi kedepan, dalam hal ini diperlukan berbagai terobosan untuk memperluas manfaat perbankan syariah. 

Pertama, perbankan syariah membutuhkan kebijakan dan regulasi pemerintah yang kondusif dan afirmatif terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Sebabnya ialah selama ini perbankan syariah dibebaskan bersaing dengan perbankan konvensional dalam banyak hal , padahal dari berbagai sisi, misalnya kemapuan pendaaan, perbankan syariah masih jauh dari perbankan konvensional. Artinya, diperlukan political will dari pemerintah untuk turut serta mengembangkan perbankan syariah lebih jauh lagi.

Kedua, saat ini Indonesia telah memiliki sebuah institusi untuk menangani keuangan syariah secara lintas kemneterian/lembaga, yaitu Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Tidak tanggung-tanggung, pimpinan KNKS dipegang langsung oleh presiden Joko Widodo. Namun, KNKS saat ini perlu diberdayakan lebih jauh karena belum terlihat gebrakan yang mampu mendongkrang persoalan perbankan syariah selama ini. Selain itu, kehadiran Presiden Jokowi sebagai nakhoda sesungguhnya juga sangat dibutuhkan agar terdapat keselarasan visi dan koordinasi antar kementerian/lembaga yang berada dalam naungan KNKS. Dengan begitu, impian Preside Jokowi agar Indonesia mampu menjadi pusat keuangan syariah dunia dapat tercapai secepatnya.

Ketiga orientasi pragmatis semata dalam bisnisnya harus diubah dalam model bisnis perbankan syariah. Sebabnya ialah terdapat persepsi yang berkembang bahwa perbankan syariah hanya mengejar keuntungan. Kejadian yang menggambarkan ini adalah, misalnya kejadian pemberian pinjaman kepada PT Rockit Aldeway oleh Bank Muamalat sebesar Rp 100 miliar pada November 2015 dan seketika macet di bulan selanjutnya, Desember 2015. Selain itu, pemberian fasilitas pembiayaan oleh sindikasi perbankan syariah kepada PT BIJB juga dapat dianggap bermasalah karena pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, itu menggusur ribuan warga secara paksa dan mencerabut masyarakat dari penghidupannya sebagai petani. Dalam hal ini, perbankan syariah pula mengejar kemaslahatan umat yang dapat diukur melalui Maqashid Sharia Index (MSI). Tidak lupa juga untuk terus menjaga perbankan syariah dalam kerangka sharia compliance sehingga tidak keluar dari koridor-koridor syariah yang ditetapkan. 

Keempat, perbankan syariah perlu menggagas untuk mendirikan sebuah sekolah atau institut yang mampu menjadi penyelia Sumber Daya Insani (SDI) bagi perbankan syariah. Selayaknya Perbanas yang memiliki Perbanas Institute, Aliansi bank-bank syariah juga membuat hal serupa. Pendirian institusi pendidikan sangat perlu untuk dilaksanakan sesegera mungkin mengingat perbankan syariah selalu kekurangan stok SDI, sehingga perbankan syariah selama ini banyak yang mengambil jalan pintas defisit SDI dengan membajak bankir konvensional ke bank syariah. Dengan seperti itu pula, perbankan syariah dapat membuat tata kelola dan mitigasi risiko yang mampu mencegah fraud dan moral hazard karena dengan kemandirian institusi pendidkan yang didirikan oleh perbankan syariah, institusi tersebut dapat membuat standarisasi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi di industri perbankan syariah. Pada akhirnya, bahaya laten defisit SDI yang setiap tahunnya mencapai ribuan dapat teratasi secara perlahan kedepannya.

Kelima, tidak lupa juga bahwa perbankan syariah harus menginvestasikan dana yang cukup untuk bidang penelitian dan pengembangan serta teknologi dan informasi. Tujuan dari investasi tersebut adalah untuk lebih meningkatkan efisiensi dan skala industri, variasi dari produk-produk yang dikeluarkan, dan tentu saja memenuhi harapan dan ekspektasi masyarakat luas. Hal ini sangat penting dilakukan agar dapat tergali sisi unik dari perbankan syariah dibandingkan institusi kuangan lainnya. dengan ditemukannya sisi unik tersebut, perbankan syariah dapat menciptakan inovasi dan diferensiasi produk-produk syariah dan berimplikasi pada positioning perbankan syariah yang buak lagi market follower, tetapi market leader

Keenam adalah sosialisasi secara terus-menerus oleh perbankan syariah. Sosialisasi penting untuk terus dilaksanakan diberbagai daerah di Indonesia sehingga masyarakat semakin paham tentang perbankan syariah dan apa yang dibawa olehnya. Selain itu, akad-akad syariah yang ada di perbankan syariah justru dapat dilihat dari sudut pandang peluang, bukan hambatan, apabila sosialisasi dilakukan dengan strategi yang matang. Hal-hal tersebut di atas dapat terlaksana apabila terdapat sinergi tersebut terjadi, ke depan perbankan syariah tidak lagi dianggap sebelah mata dan tidak sekadar menjadi alternatif, tetapi juga menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia.
Sumber : www.republika.co.id oleh Izzudin Al Farras Adha



Read more

Senin, 23 Oktober 2017

Penghargaan Ke-enam BPRS Buana Mitra Perwira dari Majalah Infobank


BPRS Buana Mitra Perwira kembali mendapat predikat "Sangat Bagus" dari majalah Infobank dalam "Rating Institusi Keuangan Syariah" versi Infobank Tahun 2017. Sebanyak enam kali BPRS Buana Mitra Perwira mendapatkan penghargaan dari Majalah Infobank. Pencapaian ini masuk dalam kelompok BPRS beraset Rp. 50 miliar sampai dengan dibawah Rp. 100 miliar. Prestasi tersebut diraih karena fungsi Intermediasi BPRS Buana Mitra Perwira hingga tahun 2016 berjalan sangat baik, hal tersebut tercermin dari penyaluran pembiayaan yang tumbuh 20,50% menjadi Rp. 58,47 miliar pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya yang hanya Rp. 48,52 miliar. Pembiayaan BPRS ditopang oleh Dana Pihak Ketiga yang tumbuh 20,37% menjadi Rp. 79,57 miliar per tahun 2016. Kinerja Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga yang sangat baik mampu meningkatkan perolehan laba hingga 13,62% atau menjadi Rp. 1,83 miliar dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar Rp. 1,61 miliar. Pertumbuhan diseluruh pos meningkatkan aset yang dimiliki oleh BPRS Buana Mitra Perwira pada tahun 2015 sebesar Rp. 82,69 miliar menjadi Rp. 95,97 miliar pada tahun 2016. Prestasi yang diperoleh selama ini tentunya tidak lepas dari kerja keras seluruh jajaran BPRS Buana Mitra Perwira Para Pemegang Saham dan Stakeholder lainnya. Semoga BPRS Buana Mitra Perwira dapat terus mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang telah tercapai selama ini.
Sumber : Majalah Infobank Edisi Khusus "Rating Institusi Keuangan Syariah"
Read more

Kamis, 31 Agustus 2017

Pawai Pembangunan Memperingati HUT RI ke-72

BPRS Buana Mitra Dalam Rangka Memperingati HUT RI ke-72



Memeriahkan HUT RI ke-72, BPRS Buana Mitra Perwira sebagai salah satu BUMD di Kabupaten Purbalingga ikut serta dalam Pawai Pembangunan Kabupaten Purbalingga pada tanggal 27 Agustus 2017. Batik sebagai tema kostum pada saat Pawai Pembangunan.





















Read more

Kamis, 24 Agustus 2017

Family Gathering BPRS Buana Mitra Perwira

FAMILY GATHERING BPRS Buana Mitra Perwira 



Bulan Agustus bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 72, BPRS Buana Mitra Perwira mengadakan acara tahunan Family Gathering yang diikuti oleh seluruh Kru BPRS Buana Mitra Perwira beserta keluarga. Mengusung tema Kemerdekaan acara berlangsung semarak, beberapa perlombaan yang identik dengan 17-an dilaksanakan untuk memeriahkan acara. 










 







Read more

Senin, 24 Juli 2017

Pelatihan Kedisiplinan dan Kerja Tim BPRS Buana Mitra Perwira

PELATIHAN KEDISIPLINAN DAN KERJA TIM


Tanggal 21-22 Juli 2017 BPRS Buana Mitra mengadakan Pelatihan Kedisiplinan dan Kerja Tim yang dilaksanakan di Batalyon Infanteri 406/ Candra Kusuma Bojong Purbalingga. Peserta pelatihan tidak hanya dari BPRS Buana Mitra Perwira saja tetapi diikuti oleh BPRS Se- Barlingmascakeb, KSU Buana Nawa Kartika dan BMT Mentari Bumi.





Read more